Bahaya Reformis Gadungan

Ancaman bagi reformasi total, bukan hanya datang dari sisa-sisa Orde Baru, tapi juga datang dari kekuatan baru yang memakai baju “reformis”. Yakni kaum reformis gadungan.

Kaum reformis gadungan adalah orang-orang yang memakai baju reformis, namun program politik dan tindakannya anti-reformasi. Orang-orang seperti ini justru berbahaya, karena ia menjadi ilusi bagi rakyat. Rakyat mendukung mereka dengan harapan besar, tapi dukungan rakyat itu diselewengkan, bahkan dukungan tersebut digunakan untuk menindas rakyat itu sendiri.

Mereka (reformis gadungan) memberikan ruang bagi sisa-sisa Orde Baru untuk bangkit kembali. Kaum reformis gadungan tidak tegas terhadap sisa-sisa Orde Baru, bahkan berkoalisi dengan mereka. Orde Baru yang sudah dipojokkan oleh massa, oleh pemerintahan Gus Dur-Megawati, malahan diberi ruang untuk bangkit kembali, dengan cara memberikan mereka posisi di kabinet, birokrasi dan BUMN-BUMN. Gus Dur-Megawati menjadi tidak serius dalam meberantas KKN, pengadilan terhadap Soeharto, pengadilan para perwira militer yang melanggar HAM dan juga menyelewengkan tuntutan reformasi total. Misalnya saja, tuntutan pencabutan Dwi Fungsi ABRI tidak pernah dipenuhi.

Tentu saja, antara reformis gadungan dan sisa-sisa Orde Baru tidak

selalu seiring sejalan. Dalam beberapa hal, memang para reformis gadungan ini berkonflik dengan sisa-sisa Orde Baru. Namun, konflik tersebut hanyalah konflik elit, bukan antara yang pro-rakyat dan yang menindas rakyat. Itu karena mereka berebut posisi dalam power-sharing. Dalam konflik ini, seringkali rakyat dilibatkan oleh para elit. Jika ini sudah dilakukan, situasinya akan lebih buruk. Rakyat diperalat dalam pertempuran para elit untuk mencapai kekuasaan, bukan diorganisir dalam perjuangan pembebasan rakyat.

Dalam situasi umum, kaum reformis gadungan cenderung bekerja sama dengan sisa-sisa kekuatan Orde Baru. Lebih-lebih ketika perlawanan massa radikal bangkit mendorong perubahan ke arah yang lebih demokratis. Ini menjadi ancaman pula bagi reformis gadungan. Sebab, para reformis gadungan ini bisa hidup hanya karena berdiri di atas dua kaki. Kaki pertama adalah sisa-sisa kekuatan lama tersebut, yang bisa sewaktu-waktu (digunakanan) untuk memukul rakyat. Terutama kekuatan militer, mereka akan digunakan ketika terjadi keresahan sosial karena kegagalan ekonomi. Pengalaman penerapan neoliberalisme di beberapa negara Amerika Latin (antara lain Peru, Mexico, Chile dan Ekuador), berdampak pada pemiskinan rakyat yang luas. Rejim sipil yang relatif lebih demokratis menggunakan tentara dan para militer untuk memukul aksi-aksi massa yang resah akibat kebijakan neoliberal yang ia buat. Bahkan para perwira yang sudah dipenjara karena pelanggaran HAM semasa berkuasa, akhirnya dibebaskan dengan syarat mendukung rejim baru untuk menghadapi perlawanan massa.

Penerapan kebijakan ekonomi neoliberal oleh Gus Dur-Megawati, semakin jelas akan menyengsarakan lapisan bawah masyarakat. Ini tentu saja membawa dampak keresahan sosial, yang belum tentu rejim sipil akan mampu menanganinya secara demokratis. Jika tidak, keresahan sosial akan membawa dampak penghambatan pemulihan ekonomi dan kredibilitas rejim reformis gadungan ini akan hancur. Jika ini terjadi, rejim sipil ini mau tidak mau harus mencari bantuan dari sisa-sisa kekuatan lama. Sehingga wajar, jika Gus Dur tidak tegas dalam melakukan demiliterisasi di Indonesia, tidak menangkap Soeharto dan tidak serius dalam memberantas KKN. Jika Gus Dur setuju dengan pencabutan Dwi Fungsi ABRI dan mengadili para perwira yang melanggar HAM, tentu saja Gus Dur akan kehilangan dukungan dari militer. Sehingga, jika kebijakan neoliberal yang ia terapkan nanti berdampak pada keresahan massa, militer tidak bisa digunakan untuk merepresi. Wajar pula jika Gus Dur tidak serius dalam mengadili Soeharto, baik sebagai penjahat KKN maupun sebagai penjahat perikemanusiaan. Bahkan Gus Dur secara terbuka berkali-kali menyatakan akan mema’afkan Soeharto, jika Soeharto menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara (baca: pemerintahannya). Jelas, ini melecehkan tuntutan rakyat, HAM dan hukum. Ini ia lakukan, karena Gus Dur butuh dukungan kroni-kroni Soeharto, yang masih menguasai ekonomi, birokrasi dan tentara. Tuntutan mayoritas rakyat untuk membersihkan KKN juga tidak dijalankan Gus Dur secara sungguh-sungguh. Ini disebabkan karena pemerintahan Gus Dur masih melibatkan orang-orang korup, bahkan Gus Dur dan para loyalisnya juga sudah mulai terlibat dalam KKN. Kasus korupsi di badan Urusan Logistik (Bulog), diindikasikan melibatkan para loyalis Gus Dur, bahkan Gus Dur sendiri terlibat. Namun kasus ini hanya dipeti-es-kan saja, tidak diusut secara tuntas.

Kaki kedua kekuatan reformis gadungan adalah perlawanan rakyat. Aksi-aksi massa, baik yang diorganisir mahasiswa dan kelompok-kelompok radikal lainnya, maupun yang sifatnya spontan, menempatkan orang-orang yang berbaju reformis pada posisi tawar yang penting. Aksi massa ini telah berhasil memukul kekuatan Orde Baru yang dulu menjadi penghambat mereka untuk berkuasa. Dan, lapanglah jalan ke arah kekuasaan mereka. Sekarang, aksi-aksi massa tersebut terus memukul sisa-sisa Orde Baru, yang masih menguasai porsi terbesar kue kekuasaan ekonomi dan politik. Perlawanan rakyat ini bisa membantu menguatkan daya tawar reformis gadungan untuk memperkecil kue sisa-sisa Orde Baru, dan mencegahnya merebut sebagian kue yang kini mereka nikmati.

Hanya dengan berdiri di atas dua kaki yang saling bertentangan inilah, kaum reformis gadungan bisa berdiri dan berjalan. Jika kaki pertama lumpuh, maka kekuasaan diambil oleh rakyat yang dipimpin oleh kekuatan radikal. Jika kaki yang kedua yang lumpuh, maka kekuasaannya akan diambil kembali oleh sisa-sisa Orde Baru. Oleh karenanya, kedua kaki ini harus dijaga, jangan saling melumpuhkan satu sama lainnya. Maka pertentanagn diantara keduanya harus dikurangi. Kedua-duanya harus dipuaskan, walau secara semu. Walau hanya dengan retorika-retorika. Salah satunya adalah dengan usaha-usaha rekonsiliasi, baik secara terlembaga (misalnya dengan dibentuk badan rekonsiliasi), mapun tidak terlembaga, misalnya dengan sogokan. Sebagian tuntutan massa dipenuhi, misalnya dengan usulan mencabut TAP MPRS No. XXV/1966 tentang pelarangan Komunisme. Namun kepentingan sisa-sisa Orde Baru juga dilayani, misalnya dengan tetap memberi mereka posisi penting di militer, birokrasi, kabinet dan BUMN-BUMN.

Sikap reformis gadungan yang seperti ini lebih menguntungkan sisa-sisa Orde Baru ketimbang menguntungkan massa. Sebab, walau kedua kaki tersebut sama-sama dijaga, namun ternyata kedua kaki tersebut tidak sama kokohnya. Kaki kanan, kaki sisa-sisa Orde Baru, jauh lebih berotot daripada kaki kirinya. Sebab kaki kanan ini mempunyai modal yang besar, lebih terorganisir dan punya posisi dalam kekuasaan. Sedang kaki kirinya sebaliknya. Sehingga, segala retorika moderat mengenai “keseimbangan” dan “harmoni” hanyalah omong kosong.

Sejak awal sebenarnya kaum reformis gadungan ini loyal terhadap Orde Baru. Amien Rais, Gus Dur dan Megawati adalah orang yang sejak dulu tidak pernah melawan Orde Baru. Kecuali Megawati?????, keduanya adalah pendukung yang kritis. Mereka mempunyai kekuatan, tapi tidak digunakan untuk melawan Orde Baru. Bahkan Gus Dur pernah bersama-sama Tutut, anak tertua Soeharto, menggalang massa untuk Golkar menjelang Pemilu 1997. Namun, ketika kekuatan massa radikal berhasil menjatuhkan Soeharto, mereka yang tampil sebagai pahlawan. Karena mereka yang mempunyai modal dan tidak pernah direpresi, sehingga mempunyai kesempatan menggalang kekuatan secara luas semasa Soeharto berkuasa.

Sisa-sisa kekuatan Orde Baru tidak mungkin akan dihancurkan oleh para reformis gadungan ini. Karena merekapun membutuhkannya. Hanya kekuatan massa radikal lah yang bisa digunakan sebagai kekuatan untuk membersihkan sisa-sisa Orde Baru. Kekuatan massa radikal adalah kekuatan yang tidak berkepentingan untuk mempertahankan sisa-sisa Orde Baru, dan telah terbukti menjadi kekuatan yang berhasil menggulingkan Orde Baru. Sisa-sisa Orde Baru yang masih berkuasa dibawah pemerintahan Habibie hanya bisa didesak oleh jutaan massa yang turun kejalan pada waktu Sidang Istimewa MPR tahun 1999. Walau usaha ini telah ditelikung oleh kekuatan reformis gadungan yang waktu itu mengadakan pertemuan di kediaman Gus Dur, Ciganjur, hampir satu juta massa yang turun ke jalan tak menghiraukan mereka.

Sementara, antara sisa-sisa Orde Baru dan kaum reformis gadungan justru bisa saling membutuhkan. Sehingga bisa bekerjasama. Sisa-sisa Orde Baru memerlukan kaum reformis gadungan sebagai tameng dari serangan massa radikal. Sebab kaum reformis gadungan ini berfungsi merupakan kekuatan untuk memoderasi perlawanan rakyat dengan ilusi-ilusi yang ia bangun. Sementara perlawanan sedang termoderasi, maka sisa-sisa Orde Baru itu berbenah, untuk mengumpulkan tenaga agar bisa bangkit kembali.

Sehingga jelas, musuh kita bukan hanya sisa-sisa Orde yang tengah bangkit kembali, tetapi juga kaum reformis gadungan yang telah menciptakan iklim bagi bangkitnya Orde Baru dan memanipulasi reformasi total bagi kepentingan kekuasaan semata. Sisa-sisa Orde Baru tidak bisa dibersihkan secara tuntas, jika para reformis gadungan masih berkuasa dan belum ditinggalkan rakyat.(MM)

DAFTAR REFORMIS GADUNGAN

KATEGORI


NAMA


FAKTA

Memanipulasi isu rakyat


Amien Rais


Menggunakan retorika reformasi, tapi tindakan politiknya elitis, tidak pernah punya perhatian terhadap nasib rakyat kecil seperti buruh dan tani



Megawati


Seolah-olah membela rakyat kecil, namun tindakannya selalu mendukung kapitalis, bahkan memasukkan para kapitalis (seperti Arifin Panigoro) dalam pimpinan partainya. Tidak pernah punya perhatian terhadap nasib buruh dan tani.



Gus Dur


Seolah-olah merakyat, namun tidak punya perhatian serius terhadap nasib buruh dan tani.

Menudukung Neo-liberalisme


Amien Rais


Mendukung pasar bebas, dan menudukung pencabutan subsidi BBM, listrik, pupuk, pestisida, pendidikan, dll., yang semua itu menyengsarakan rakyat.



Megawati


Mendukung pasar bebas, dan menudukung pencabutan subsidi BBM, listrik, pupuk, pestisida, pendidikan, dll., yang semua itu menyengsarakan rakyat.



Gus Dur


Menerapkan pasar bebas dan tunduk kepada imperialis (IMF), serta melakukan pencabutan subsidi BBM, listrik, pupuk, pestisida, pendidikan, dll., yang semua itu menyengsarakan rakyat.

Bekerjasama dengan GOLKAR


Amien Rais


Berkoalisi dengan Golkar dalam Poros Tengah



Megawati


Bekerjasama dengan Golkar dalam menghadapi Sidang Tahunan MPR Agustus 2000



Gus Dur


Berkoalisi dengan Golkar dan Poros tengah dalam SU MPR 1999 sehingga terpilih menjadi presiden RI dan membangun pemerintahan Koalisi yang melibatkan Golkar, TNI dan elemen-elemen Orba lainnya dalam kabinet, birokrasi dan BUMN-BUMN.

Bekerjasama dengan TNI


Amien Rais


Tidak setuju pencabutan Dwi Fungsi ABRI secara cepat



Megawati


Tidak setuju pencabutan Dwi Fungsi ABRI secara cepat, bahkan memasukkan para tentara (semisal Theo Syafei) dalam jajaran DPP PDI-P



Gus Dur


Tidak setuju pencabutan Dwi Fungsi ABRI secara cepat, tidak tegas dalam pengadilan para perwira pelanggar HAM, bahkan pernah akan menjadikan Prabowo (pimpinan penculik aktivis) sebagai penasehat militernya.

Menggunakan Isu SARA


Amien Rais


Beberapa kali menguarkan statement yang antara lain tidak setuju presiden RI dijabat oleh perempuan, sikap sectarian soal kasus Ambon, dll.

Posted by chika

Tweet