Telah banyak Pemilu yang kita lewati dalam sebuah institusi zaman bernama Indonesia. Kita telah pernah dan akan kembali –jika memang masih pemilihan langsung oleh rakyat- disibukkan Pilgub di kolong langit sebuah provinsi bernama Sulawesi Barat. Aparat telah pernah unjuk otot demi ritual Pilkada yang aromanya kembali menyengat di sebuah kabupaten bernama Mamuju. Sekian banyak institusi telah lahir dari rahim bernama negara. Bermilyar-milyar rupiah telah digelontorkan untuk para aktivis-aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Telah bertumpuk proposal dari lembaga kemahasiswaan baik internal maupun eksternal kampus. Seribu satu diskusi, seribu satu program, seribu satu aksi, seribu satu demonstrasi, seribu satu... seribu satu.... seribu satu.... semua mengatasnamakan rakyat.
Namun apa yang terjadi, rakyat tetap rakyat, yang mempertahankan hidupnya nyaris tanpa campur tangan siapapun di luar dirinya dengan tidak mengabaikan kemahakuasaan Tuhan. Kita tak perlu malu hanya untuk mengakui semua itu, kita tak perlu mencari seribu satu alasan hanya untuk mengidealisir bahwa masih ada elemen bangsa ini yang masih terjaga moralitas dan tanggung jawab keIndonesiaannya.
Pesimiskah ini ??? tentu bukan saya saja yang bersikap demikian. Seribu satu fakta yang siap mendarat di hadapan kita, jadi sebaiknya mengaku saja bahwa sudah kelebihan alasan bagi kita untuk pesimis. Namun, persoalan mendasar dari yang dasar tidak terletak pada pesimis atau optimis. Melainkan bagaimana kita bersikap pada pesimisme atau optimisme itu sendiri. Adakah pesimisme itu menjadi motif yang cukup kuat bagi kita untuk melakukan evaluasi-korektif pada apa yang telah dilakukan sebagai referensi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Sebab kata orang bijak ”Jika Anda belajar tentang kebenaran lantas hidup anda tidak berubah, berarti hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, Anda tidak sungguh-sungguh belajar. Kedua, yang Anda pelajari bukan kebenaran.
Quo Vadis Lembaga Pemuda
Di kantin kereta api yang mengangkutku dari Jakarta ke Jogjakarta, saya menjalani separuh malam dengan melibatkan diri jadi pendengar dalam sebuah diskusi ringan dengan beberapa pria nyentrik yang sudah agak berumur, gondrong-gondrong dan lengan dijejeri gelang. Satu diantaranya jadi pengatur lalu-lintas diskusi ketika itu dengan topi ala koboi dan kata revolusi di setiap aliran ucapannya. Ketika saya menyebut kampung asalku Sulawesi Barat, ia pun menyambar, oh... provinsi demo-demo ya.
Jadi provinsi ini pernah dikenal sebagian orang sebagai provinsi para demonstran. Beberapa kelompok mahasiswa di provinsi ini sudah berkali-kali menjadi korban keberingasan aparat. Satu dua wartawan sudah sering membuat ulasan dengan gaya bahasa yang lugas sehingga konflik-konflik pada kadar tertentu terkadang membuka watak kanak-kanak pejabat di provinsi ini. Aktivis-aktivis LSM di provinsi ini, sudah tidak terlalu canggung dalam tata pergaulan nasional, pun sedikit telah memiliki referensi bahasa paling lokal dari yang lokal. Organisasi-organisasi tani/nelayan sudah beberapa kali menjadikan kantor DPR sebagai sekretariat sementara lewat aksi pendudukan.
Tanpa bermaksud mengabaikan apa yang telah mereka kerjakan, tentu saya sungguh-sungguh apresiatif dengan kawan-kawan yang telah mewakafkan sebagian waktunya untuk sebuah keyakinan. Sebab dalam sebuah proses pencapaian tak ada faktor tunggal. Tetapi kata gembong psikologi humanistik Abraham Maslow, pada dasarnya manusia sehat cenderung memotivasi diri demi perbaikan dirinya. Pertanyaannya sekarang adalah semakin banyak lembaga pemuda yang eksis, mengapa rakyat tak kunjung sedikit berdaya meskipun tetap saja lebih tangguh daripada penguasa, penguasa yang setiap tahun dikasih modal dan gaji lewat pajak tapi tak pernah profit malah defisit. Qou Vadis Lembaga Pemuda?
Dibutuhkan kebesaran hati untuk mengakui sekian banyak kelemahan bahkan kesalahan pada konsep, metode dan aksi yang telah dilakukan atau ”rasa-rasanya” telah diperjuangkan. Sebab orang bijak mengatakan bahwa ”pengakuan akan ketidaktahuan juga sebuah pengetahuan”.
Dalam beberapa diskusi, sesekali saya ikut mendengarkan kawan-kawan aktivis, melakukan Kritik-Otokritik dengan melibatkan beberapa lembaga dengan latar belakang beragam. Baik yang memilih masuk ke dalam sistem, maupun para tukang kritik yang membutuhkan sekian banyak kesalahan untuk dikritisi, bahkan yang menganggur ketika tidak terjadi kesalahan sehingga kesalahan orang-orang di dalam sistem dianggapnya sebagai lowongan kerja. Dari sana kemudian diperoleh beberapa catatan, misalnya : Tidak fokus, lembaga dipersonifikasikan ke dalam diri ketua, kurangnya sumber daya, kerja tidak sistematis alias reaktif, tidak konsisten, lembaga hanya asyik dengan kelompoknya sendiri andaipun ada koalisi tetap terpisah dengan massa rakyat, tidak mandiri, dan beberapa catatan lain.
Tetapi yang dominan membonsai semangat juang adalah prilaku para elit atau yang menglitkan diri di berbagai lembaga yang dalam proses memperjuangkan keyakinan tidak memiliki nafas panjang dan daya tahan yang cukup, sehingga tidak konsisten kemudian bersikap pengecut akibat tidak mau menanggung malu karena mulut terlanjur terbiasa dengan segala sesuatu yang berbau ideal.
Dewan Rakyat
Belajar dari beberapa kelemahan, berupaya mengamati dan merangkai titik-titik yang telah terlewati. Sekadar keluar ide, mungkin saja kita butuh Dewan Rakyat atau semacamnya sebagai wadah untuk membincang persoalan-persoalan mendasar kerakyatan kita. Kita membutuhkan -lebih tepatnya kita dituntut- keliaran-keliaran berpikir disertai eksperimen-eksperimen dalam hal bagaimana memberi respek terhadap letupan-letupan insidentil kemarahan rakyat. Dengan kata lain, kreatifitas kita mesti dipacu untuk mengembangkan suatu fokus strategi dengan metode-metode yang sedikit agak revolusioner.
Suatu organisasi yang berbasis rakyat, sebab seperti apapun oposisi yang selalu dipropagandakan partai-partai yang kecewa di Pemilu, ia tidak akan cukup berarti jika tidak memiliki basis massa yang jelas dengan pemahaman memadai. Tidak cukup hanya dengan memobilisir. Ketika bicara oposisi maka ikatan emosional yang kuat dengan massa rakyat menjadi sebuah keniscayaan. Jadi untuk membangun sebuah kekuatan penyeimbang dalam rangka merebut hak-hak sebagai rakyat, komitmen bersama untuk berjuang dengan landasan visi yang jelas bukan hanya sebatas tertera di anggaran dasar, tentunya mempersyaratkan perumusan visi secara bersama sehingga terbebani tanggung jawab bersama. Memang lebih ideal jika dimulai dengan pondasi yang kuat, jadi titik kebangkitannya dimulai dari massa rakyat bukan dari para elit. Meskipun tetap dibutuhkan perintis yang tangguh dan memiliki isi kepala yang jelas serta punya pengalaman organisir yang cukup tetapi tidak menjadi ”tukang ajar rakyat” terlebih lagi merasa bukan rakyat.
Kesadaran mengorganisir diri berdasarkan kepentingan atas apa yang penting untuk hak-hak hidup kita sebagai rakyat harus senantiasa dipacu. Mungkin secara umum bisa berbentuk dewan tani, nelayan, guru, buruh pabrik, seni/budaya, dan lainnya sesuai dengan kondisi lokal yang menjadi cikal bakal Dewan Rakyat di tingkat kecamatan misalnya.
Belajar dari kelemahan beberapa organisasi, yang strukturnya seperti kebanyakan, ada ketua, sekretaris, bendahara dan seterusnya. Ia menjadi rentan diarahkan sesuai dengan kehendak pengurus, bahkan hanya oleh ketua seorang diri. Jadi koordinator di masing-masing dewan -jika menggunakan istilah koordinator- posisinya sama dan memiliki hak yang juga sama dalam menggerakkan roda organisasi di tingkat kecamatan, begitupun di tingkat kabupaten dan provinsi misalnya. Soal-soal teknisnya silahkan diskusikan di masing-masing wilayah, dengan semangat egaliter untuk menghindarkan organisasi dari kemudahan dipatahkan langkah-langkah perjuangannya hanya dengan mengintervensi satu dua orang saja.
Segala sesuatu yang mungkin bersifat kode etik, akan dibicarakan di tingkatannya masing. Tentu tidak harus seragam, baik struktur, kode etik, program kerja, metode pengorganisiran dan langkah-langkah taktis, sebab sekali lagi akan disesuikan dengan kondisi lokal.
Bagaimanapun bentuknya nanti, semangatnya menurut saya sudah seperti itu, soal-soal teknis biarlah kertas lain yang menjawabnya nanti. Yang pasti Dewan Rakyat menjadi penting untuk merebut kembali kedaulatan yang terbukti lebih sering dilacurkan oleh para perwakilan. Kita harus bicara tentang petani yang tidak memiliki tanah sebab penguasaanya telah dimonopoli oleh pejabat, perusahaan, kaum feodalis atau pejabat pengusaha sekaligus feodalis, hanya dengan bermodal kecakapan administrasi. Kita harus bicara tentang petani laut dan darat yang hak-haknya diinvasi oleh petani komputer yang duduk manis di belakang meja kantor. Kita harus bicara tentang pupuk bersubsidi yang justru masuk ke gudang perusahaan-perusahaan besar. Kita harus bicara tentang pemberantasan buta huruf yang salah sasaran, sebab yang buta huruf justru mereka yang hendak memberantas. Kita harus bicara tentang pegawai bergolongan rendah harus sibuk mencari pertanggungjawaban atas anggaran yang digarong atasan dari laci dan rekening bendahara. Kita harus bicara tentang kepala dinas yang suka makan kertas, pukat, pupuk aspal, tanah, jalan, semen, batu, paku, kopiah haji bahkan tidak jarang makan masjid, gereja dan minum bensin.
Kita harus bicara tentang kesehatan yang menganut paham ekonomi neoklasik dimana manusia sakit dijadikan salah satu alat produksi. Kita harus bicara tentang kebudayaan yang diterlantarkan. Kita harus bicara tentang agama yang dibajak. Kita harus bicara tentang pendidikan yang dengan gegabah diidentikkan dengan sekolah. Kita harus bicara tentang kesenian yang tak pernah mendapat ruang. Kita harus bicara tentang hukum yang seharusnya buta warna tapi justru diwarnai seenak perut penguasa. Kita harus bicara tentang penguasa yang memposisikan kepala desa sebagai hamba atau kepala desa yang menggantungkan hidupnya tidak kepada Tuhan melainkan pada penguasa. Kita harus bicara tentang aparat yang tidak mampu membedakan mana stabilitas negara dan mana stabilitas penguasa. Kita harus bicara tentang kesesatan paradigma pembangunan. Kita harus bicara tentang alokasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Sulawesi Barat yang 60 % dilahap sekretariat provinsi, 40 % di dinas-dinas, itupun nyaris habis untuk anggaran makan dan minum serta keperluan kantor lainnya yang tersisa hanya kisaran 20 % untuk kepentingan publik, itupun tidak benar-benar publik. Kita harus bicara tentang Gerakan Nasional Kakao yang sejatinya untuk petani tapi nyatanya hanya menjadi proyek keroyokan para broker dan tempat penitipan uang para akademisi, LSM, dan beberapa elemen lain. Kita harus bicarakan sendiri, tuntutan-tuntutan politik, ekonomi, budaya, sosial dan persoalan-persoalan kita di DEWAN RAKYAT.
Masih banyak lagi yang harus kita bicarakan yang selama ini persoalan-persoalan tersebut tertimbun oleh onggokan persoalan politik. Itupun tidak benar-benar politik, sebab politik hanya dipahami dalam konteks Pemilu ke Pemilu, Pilkada ke Pilkada. Rakyat dilihatnya tidak lebih hanya sekadar suara-suara, bukan komunitas utama secara utuh. Politik hanya dianggap urusan peralihan kekuasaan, bagaimana merebut dan mempertahankan. Politik tidak dipahami sebagai rangkaian usaha untuk menggerakkan rakyat, menggerakkan kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat secara dinamis melalui suatu organisasi dengan otoritas yang diakui bersama, ke arah yang telah disepakati.
Mengutip pernyataan Emha Ainun Nadjib ”sudah saatnya untuk saling menakar seberapa besar kadar keprihatinan dan kecemasan kita terhadap kemungkaran politik, hukum, ekonomi, birokrasi, dan seterusnya. Seberapa besar pulakah kecemasan kita terhadap kenyataan betapa orang-orang justru tidak cemas terhadap defisit nilai moral, kebudayaan, kesenian, dan sebagainya yang justru seharusnya menjadi faktor utama untuk memanusiakan diri”.
Di Dewan Rakyat itu nantinya kita senantiasa menjaga kekhawatiran dan menghayati kepedihan hati atas situasi yang merefleksikan terjerambabnya penguasa dalam kubangan monopoli, egosentrisme bahkan egomania. Kita akan mengurai dan mengidentifikasi struktur urat saraf persoalan yang menderu dan mendera kita selama ini. Kemudian mendiskusikan metode penyikapan secara memadai dan proporsional. Dari sana nantinya kita merintis jalan untuk menjodohkan momentum dan isu untuk memaksa dengan ketegasan yang lembut atau kelembutan yang tegas. Mereka harus dipaksa untuk ingat, harus dipaksa menjelaskan dan menghadirkan hakikat dirinya pada majikannya yang bernama rakyat. Harus disoal dan digugat kembali apakah rakyat masih memiliki hubungan yang rasional atau justru irrasional dengan institusi zaman bernama kabupaten, provinsi ataupun negara. Apa keterkaitan semua itu dengan nasib kita, atau hanya persentuhan-persentuhan bersifat simbolik dan birokratis yang sungguh-sungguh merepotkan. Harus dievaluasi kembali apakah dengan semua itu membuat hidup rakyat menjadi lebih mudah atau justru makin susah. Dimana akar masalahnya, harus dikaji dan dicarikan metode penyelesaian yang efektif. Kita tidak bisa lagi mempercayakan semua ini pada pada siapapun.
Ide ini tentu -jujur harus saya akui- masih abstrak tetapi ke arah sana sebaiknya kita coba menuju. Bukan perkara hasil yang utama, melainkan pada proses kerja kita untuk berubah. Situasi transisi selalu seperti itu, namun seorang pekerja akan ditentukan oleh komitmennya, konsistensi dan daya tahannya.
Tak ada pilihan lain, rakyat harus menonggaki sejarahnya sendiri, harus bersatu menguatkan kepalan tangan dan mengkokohkan posisi kuda-kuda untuk berdiri sebagai dirinya sendiri diatas pijakan sejarah yang selama ini membaringkan kita lalu menyetubuhi bahkan lebih sering memperkosa kita. Sistem perpolitikan dan aturan hukum sangat memungkinkan mereka untuk menikmati orgasme dari hasil pemerkosaan kewenangan.
Pilkada
Bahwa Pemilu/Pilkada tidak memiliki hubungan langsung dengan persoalan mendasar rakyat, tentu Anda akan menemukan alasan untuk mengatakan itu dengan mencermati sistem perpolitikan, penyelenggara yang tidak independen, produk hukum yang banci, oligarki partai, prilaku para politisi, serta cacat bawaan lainnya. Bahwa memilih untuk tidak memilih juga sebuah pilihan, Anda tentu merdeka untuk melakukan itu. Mungkin saja Anda termasuk ke dalam golongan orang yang membiarkan politik mengalami pembusukannya sendiri. Di mata rakyat partai-partai sudah kekurangan darah jangan menjadi donor darah segar buat mereka. Bahwa Anda tidak pernah menonton televisi dan membaca koran, karena nyaris semua beritanya hanya soal politik dan politik sehingga kian memberi bukti bahwa Indonesia dikangkangi kaum elit politik. Karena muak dengan segala ketamakan para pembual, Anda kemudian melihat politik berdasarkan prilaku para politisi lantas menjadikan diri Anda a-politik. Itu juga sah-sah saja.
Tapi apakah cukup hanya dengan bersikap seperti itu??? Yah.... mungkin saja relatif, kita boleh mendapatkan jawaban yang beragam. Mungkin saja ada yang mengatakan sudah cukup bahkan juga mungkin ada yang bilang berlebihan. Namun, mayoritas kita tidak memiliki ukuran yang jelas dalam memahami sesuatu sehingga pikiran dan perhatian kita benar-benar dikendalikan oleh media. Begitupun dalam menilai berhasil tidaknya elit-elit dari partai politik, mayoritas kita tidak memiliki indikator yang jelas. Ini menjadi salah satu yang berpotensi memperlambat politisi mengalami pembusukannya sendiri. Belum lagi proses kaderisasi yang seakan-akan selalu membawa harapan baru. Sebagian alasan yang diurai di atas, perkenankan saya untuk menyatakan bermasa bodoh saja tentu belum cukup. Kita membutuhkan upaya-upaya ekstra termasuk di dalamnya kemauan dan keberanian lebih untuk mempercepat harapan- harapan hidup yang lebih baik. Tidak cukup hanya menunggu dengan pasif.
Ada perbedaan mendasar antara Pilpres dengan Pilkada. Berdasarkan aturan perundang-undangan, yang lahir dari tangan politisi yang tidak tahu diri -di tengah situasi dimana tingkat kepercayaan publik pada Partai Politik benar-benar sudah tiarap- kesempatan calon independen sungguh-sungguh ditutup rapat buat Piplres, meskipun beberapa sosok calon pemimpin alternatif sudah berjuang maksimal untuk itu, diantaranya Bung Fadjroel Rachman.
Tetapi di Pilkada calon independen mendapat ruang untuk ikut berkompetisi. Meskipun pengalaman di beberapa Pilkada, calon independen lebih sering menjadi juru kunci. Tetapi yang utama dan terutama harus jelas dari awal adalah, orientasi kita dalam memahami Pilkada lewat jalur independen. Apakah orientasinya orientasi hasil atau orientasi proses?
Jika orientasi hasil, maka kita harus memasrahkan diri mengabaikan logika sendiri kemudian hanyut terbawa oleh logika politik yang pada akhirnya akan menjadi ”sebelas-duabelas” dengan apa yang selama ini kita caci. Tetapi, jika orientasinya orientasi proses, tentu jabatan dipahami bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai jalan atau metode. Otomatis dalam proses itu kita tidak mengenal kata menang dan kalah.
Nah, memahami Pilkada dalam konsep pemahaman seperti ini memungkinkan kita untuk mempercepat lahirnya Dewan Rakyat. Sebab massa rakyat tidak akan dipahami hanya sebatas urusan pilih-memilih atau contreng-mencontreng. Melainkan rakyat sebagai kesatuan masyarakat beserta kelangsungan hidupnya dalam kompleksitas permasalahan yang menempatkan kita sebagai kepala pembantu rumah tangga rakyat yang dibayar dan digaji serta fasilitas lainnya dari pajak rakyat.
Dengan demikian, tidak ada urusan dengan perolehan suara. Pilih-memilih harus diikuti dengan upaya yang programatik untuk memperkuat ikatan-ikatan emosional, misalnya dalam wadah Dewan Rakyat. Ikatan-ikatan emosional Dewan Rakyat yang akan melahirkan kekuatan penyeimbang dan insyaAllah akan efektif untuk merebut hak-hak Ekonomi sosial budaya (Ekosob) dan kepentingan politik rakyat. Semoga bukan hanya waktu yang menjawab, melainkan juga kesiapan kita menjawab bersama.
0 Response to "Menuju Dewan Rakyat"
Posting Komentar