Penegakan Hukum dan HAM

  Oleh : syamsuddin

Jujur saja, sebenarnya saya adalah bagian dari mereka yang muak dengan kata HUKUM dan HAM. Bukan lantaran saya penyembah status quo atau anti kemapanan, melainkan karena kata HUKUM dan HAM sudah terlampau sering diucapkan sehingga esensinya semakin lama semakin pudar. Apakah penegakan Hukum dilakukan dengan cara penyiksaan ??? Apakah Pelanggaran HAM bisa diterima dengan dalih penegakan HUKUM ??? Apakah ada jaminan hukum bagi rakyat miskin??? Tapi sudah lah.. karena rakyat Indonesia adalah monster yang tidak takut dengan Hak Asasinya di injak injak bahkan tak tau wujud HUKUM yang sebenarnya.

            Walaupun saya muak dan kurang percaya dengan Hukum,  berdasar pada realitas penegakan Hukum dan Ham di Indonesia kecuali system Negara diubah maka Hukum dan Ham serta kebebasan warga Negara dalam melakukan aktivitas politiknya, berekspresi akan terpenuhi.!! 

Muara pelanggaran Hukum dan Ham di Indonesia dilakukan oleh NEGARA. pelanggaran HAM dan Penegakan HUKUM dilakukan semata mata sebagai jaminan stabilitas politik dan landasan ekonomi politik. Baik,  perorangan maupun institusi (representasi Negara adalah Trias politica). Contohnya korupsi dilakukan oleh siapa ??? yang jelas buka kaum miskin kota, bukan para buruh, bukan petani, apalagi mahasiswa.  Pelanggaran Hukum dan  HAM tersebut terjadi karena Negara memuncukan Legalitas melalui UU yang tumpang  tindih dan dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai representasi Negara tidak melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya.

 

contohnya :

• Yudikatif sering melakukan Intimidasi Psikologis, Pemberian vonis yang tidak adil, tebang pilih dan  penyiksaan dalam melakukan inttrogasi terhadap tersangka,

• Legislatif tidak mengambil tindakan perlindungan terhadap korban kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, bahkan mengamini kekerasan yang terjadi melalui rancangan UU Mesum seperti RUU intelijen Militer, RUU Rahasia Negara dll. Entah mereka tau atau tidak

• Eksekutif  melakukan tindakan diskriminatif dalam memberikan pelayanan public (Pengalaman si Fulam mengurus KTP di Catatan sipil)dan memunculkan perda-perda yang mengebiri Hak rakyat.

Masih banyak contoh lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu seperti pencemaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sehingga mengakibatkan hilangnya hak orang lain (misalnya kesehatan) Pelanggaran tersebut bisa terjadi karena adanya tindakan langsung dari Negara atau pembiaran dari Negara.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka jalan keluar adalah sebagai berikut :

§        Membuat Legalitas UU bantuan hukum dan kebijakan Hukum yang meng hormati HAM dibawah control rakyat

Walaupun konstitusi kita telah menjamin penegakan Hukum dan HAM namun,  dalam prakteknya masih terdapat penyimpangan karena dalam Proses Legislasi nasional terbukti mengagendakan RUU yang membatasi kebebasan dengan Dalih penegakan Hukum seperti RUU intelijen militer yang akan di sahkan bulan juli 2011 yang berpotensi melanggar HAM. Oleh karena itu, RUU dan UU yang mencoba mengebiri kebebasan demokratik rakyat untuk berekspresi dan menjalankan aktivitas politik harus dicabut. negara harus membatalkan segala upaya ataupun rencana kebijakan hukum dan HAM yang merampas kesejahteraan rakyat.

§  Membuat UU Pertanggung Jawaban Negara

pelanggaran HUKUM dan HAM merupakan tanggung jawab Negara terkait dengan kewajibannya kepada warga negara. Pada kenyataannya, berbagai tindakan pelanggaran yang terjadi di Indonesia kerap dilakukan oleh pihak Negara.  Kasus perdagangan orang yang semakin menjadi serta libatkan jaringan mafia internasional. Lalu, beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan multi-nasional di beberapa wilayah Indonesia. Persoalan ini kemudian seperti lepas dari tanggung jawab Negara. Oleh karena itu, dibutuhkan UU pertanggung jawaban Negara dibawah control rakyat

§  Konsistensi Penegakan Hukum

Kasus kasus besar seperti  skandal Bank Century, pembunuhan Munir dan korupsi keluarga cendana adalah beberapa contoh kasus kasus yang dibiarkan begitu saja dan menjauhkan dari keadilan karena  tidak adanya konsistensi dari penegakan hukum.

§  pemberantasan mafia peradilan

pemberantasan mafia peradilan hanya menyentuh kulit luar dan tebang pilih oleh karena itu penegak hukum perlu diganti, dihukum, dan diadili. semua pejabat publik yang terlibat skandal diganti dengan pejabat publik yang lebih kredibel dan akuntabel

§  Evaluasi kinerja lembaga Yudikatif dari tingkatan nasional sampai kepelosok

§  Mengganti system pemerintahan dengan politik rakyat miskin.

     Ayo tolak RUU intelijen militer, dengan alasan apapun juga, negara tak berhak membatasi rakyat dalam melakukan aktifitas politiknya. Penegakan Hukum namun melanggar HAM

Posted by chika

Tweet