Karena hanya bermain dalam wilayah angka-angka, maka penanganannya tidak pernah menyentuh persoalan mendasar. Olehnya itu, saya tidak ingin melibatkan diri dalam perdebatan angka-angka yang boleh jadi hanya dimotivasi oleh hasrat untuk sok populis, meskipun tidak menyentuh substansi permasalahan. Sehingga tak perlu kita ribut-ribut soal angka-angka. Biarlah mereka dengan kecerdasannya memilih jalan panjang berliku dan akhirnya berujung pada fakta bahwa mereka salah kaprah dengan kecerdasannya. Bagi kita, lebih baik memperpendek jarak dengan orang-orang yang semakin sulit mempertahankan hidup di tengah terpaan biaya hidup yang terus menguap ke udara laksana balon gas, atau boleh jadi tidak perlu mendekat sebab kita adalah satu diantaranya.Tidak sulit menemukan alasan untuk pesimis pada upaya yang digembar-gemborkan pihak pemerintah dengan program pengentasan kemiskinan. Bagaimana mungkin kita dapat optimis pada program pengentasan kemiskinan di tangan para pejabat yang juga miskin. Kemiskinan yang mereka sangka kekayaan sehingga dibanggakan sebab tidak disadari bahwa sesungguhnya mereka miskin.
kemiskinan yang melanda para pejabat bukan karena mereka tidak memiliki alat produksi, modal, akses, atau instrumen-instrumen lainnya. Mereka menderita dua macam kemiskinan. Pertama, tidak memiliki paradigma dan pisau analisis yang memadai tatkala berbicara tentang kemiskinan atau lebih tepatnya dikatakan “kemiskinan wawasan”. Kedua, mereka lebih bermental miskin daripada orang miskin atau singkatnya dikatakan “kemiskinan mental”. Berbagai fasilitas yang didapatkan dari jabatan yang sandangnya, plus ketangkasan memutar otak untuk memanen ladang kekuasaan. Maka, jangan heran jika program untuk orang miskin justru lebih dulu dikorupsi oleh mereka karena mereka tak pernah mengenal dan merasa berkecukupan.
Jangan heran jika beberapa program bantuan untuk petani dan nelayan lebih dulu dimanipulasi oleh aparat-aparat birokrasi, sehingga bantuan tersebut tidak sampai ke tangan yang berhak. Malah jatuh ke tangan para petani dan nelayan yang duduk dibelakang meja dan bertani di atas komputer, dengan kecakapan rekayasa administrasi tingkat tinggi. Jangan heran, jika tidak sedikit pegawai dinas perikanan dan kelautan turut serta mendapat uang ganti rugi pemutusan rumpon. Jangan heran, jangan heran dan jangan heran, bantuan masjid dan hak anak-anak yatim saja disunnat. Tapi untuk yang satu ini, harus anda sedikit jengkel setelah tahu bahwa pupuk-pupuk bersubsidi, dengan kolusi maha ganas justru dijual dengan harga pasaran kepada perusahaan-perusahaan besar. Ini soal hak-hak mayoritas rakyat Sulawesi Barat yang bertahan hidup dengan bertani di atas lahan yang tinggal sejengkal
Ini artinya bahwa kemiskinan (lebih tepatnya pemiskinan) tidak saja dirasakan mayoritas (rakyat) Indonesia tetapi juga melanda minoritas pejabat Indonesia selanjutnya pejabat Sulawesi Barat terus ke pejabat Mamuju hingga ke kacung-kacungnya yang berada dalam lingkaran penentu kebijakan (lebih tepatnya ketidakbijakan). Mereka merasa berhak atas sesuatu yang sesungguhnya jelas-jelas merupakan hak orang miskin.
Sudah sekian banyak diskusi tentang kemiskinan, mulai dari hotel mewah hingga ke cafe-cafe tepi jalan. Terlalu banyak teori, terlalu panjang perdebatan mereka yang merasa kaum intelektual. Tapi apa yang dihasilkan dari semua itu? Tak lebih dari pembuktian bahwa mereka justru numpang kais rezeki atas nama orang-orang miskin. Mereka justru merampok anggaran dari laci negara atas nama orang miskin. Artinya, mereka jelas-jelas lebih miskin dari orang miskin yang mereka bicarakan.
Persoalan kemiskinan bagi saya dengan kedangkalan berpikir, memahaminya dengan sederhana saja, karena memang hakikatnya sederhana saja. Hanya, bagi mereka yang cerdas, justru diperpanjang dan dirumit-rumitkan. Masalah kemiskinan adalah masalah perubahan struktural. Masalah struktural yang melingkari kehidupan orang miskin meliputi tuntutan keadilan penguasaan alat produksi (terutama tanah). Sekalipun ada varian-varian lain, misalnya keadilan dalam hubungan produksi, subsidi akses memperoleh kredit, keadilan pasar, kualitas SDM, sarana prasarana dan lain-lainnya. Termasuk didalamnya, melambungnya biaya-biaya yang merupakan kebutuhan mendasar rakyat, misalnya bahan bakar minyak, listrik, sekolah dan kesehatan
Di republik ini, di Sulawesi Barat juga tentunya, masalah kemiskinan bukan masalah kemampuan pribadi semata, ia lebih banyak disebabkan oleh salah urusnya daerah ini di tangan para pengurus. Bagaimana mungkin kita dapat menanggulangi kemiskinan secara mendasar bila masalah-masalah struktural yang melillit rakyat miskin masih saja terus diabaikan? Bagaimana mungkin kita akan percaya pada segala macam program penanggulangan kemiskinan jika “mesin pemiskinan rakyat’ tetap saja tidak pernah berhenti berproduksi?
Alat-alat produksi (terutama tanah) masih saja terus dikuasai oleh para investor, dengan segala macam dalih yang berujung pada alas an peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah selalu berupaya mempropagandakan kerja-kerjanya untuk menutupi kekurangan uang belanja hanya dengan jalan menggenjot PAD meskipun dengan membabi buta,dengan jalan pintas melalui intenfisikasi – ektensifikasi pajak dan retribusi daerah. Saking terkurasnya otak (tidak jelas isinya) mereka untuk itu, sebagai satu-satunya yang dianggap jalan, sehingga tak pernah berkesempatan untuk mengakui dengan jujur mengakui citra negatif birokrasi sebagai sumber pengeluaran gila-gilaan, terlebih lagi untuk membalik citra negatif itu.
Tapi, okelah…. Lagi-lagi memahami cara berpikir demikian itu. PAD dalam bentuk pajak akan dikembalikan pada rakyat dengan tujuan peningkatan kesejahteraan. Dengan perpanjangan jalur seperti itu, tentu sangat rentan dengan tindakan korupsi. Kenapa tidak langsung saja tanah-tanah itu dikembalikan kepada rakyat yang memang berdasarkan sejarah seharusnya lebih berhak? Kenapa tidak segera dihentikan saja segala macam upaya perampasan hak atas mereka? Jadi tak perlu lagi diteruskan aneksasi lahan mereka oleh para investor, para pejabat, para penguasa lokal, para pelaku illegal logging, atau mereka yang pandai bersilat atas nama koperasi.
Sepanjang penguasaan alat-alat produksi (terutama tanah) masih dimonopoli oleh mereka yang disebut di atas. Terasa sulit untuk percaya pada kadar keseriusan upaya penanggulangan kemiskinan. Jika anda menganggap ini hanya opini atau asumsi belaka, saya siap menunjukkan lahan berhektar-hektar di Sulawesi Barat yang dikuasai para pejabat. Sangat kontras dengan kondisi rakyat yang harus menghidupi keluarga dengan menggarap lahan orang lain, termasuk lahan para pejabat. Maka jangan pernah percaya pada segala macam omong-kosong tentang pengentasan kemiskinan. Sebab pastilah mereka tidak pernah serius pada apa yang mereka katakan. Buktinya, mereka tetap saja menguasai berhektar-hektar lahan yang mereka peroleh hanya dengan kecakapan rekayasa administrasi. Bahkan terus berupaya menambah luasnya. Masihkah percaya diri wahai para pejabat untuk melakukan propraganda pengentasan kemiskinan??? Terlalu......
Diambil dari Buku "Menuju dewan Rakyat" Muhaimin Faisal
0 Response to "Pengentasan Kemiskinan oleh Pejabat Miskin"
Posting Komentar