Kita baru saja dikepung banjir, kerusakan jalan dan jembatan masih menjadi selingan diantara diantara pesta kembang api yang sedang dipertontonkan di Palestina. Cukup sudah ruang retorika bagi para kapitalis serakah untuk berkelik, fakta tak terbantahkan bahwa manusia gagal menjadi rahmatan lilalamin, kita terbukti gagal menjaga keseimbangan alam. Orientasi pembangunan berwawasan lingkungan tidak bisa lagi sekadar slogan kosong. Harus ada tindakan yang efektif untuk mencegah berlanjutnya kerusakan alam.
Tekanan ekonomi tak seharusnya membuat kita tak berdaya. Atas nama ekonomi, seakan-akan sah kita melakukan apa saja. Sikap pemerintah menoleransi, kalau tidak mau dikatakan bersekongkol, perusakan hutan demi kepentingan kehidupan saat ini adalah merupakan kebijakan bunuh diri. Motif ekonomi berjangka pendek benar-benar membuyarkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Bahkan begitu egoisnya hasil kekayaan alam yang melimpah itu hanya dinikmati oleh segelintir orang.
Mereka tidak sadar atau pura-pura tidak sadar bahwa yang terjadi, sebagaimana di wilayah lain misalnya di Bonehau, hanyalah legalisasi illegal logging. Bukankah hutan-hutan itu diserahkan untuk digunduli dengan harapan perkebunan? Nah, jika rencana perkebunan itu, berdasarkan fakta-fakta lapangan adalah akal-akalan, pertanyaannya kemudian adalah pohon-pohon itu ditebang untuk apa? Mengapa pemerintah tidak serius memantau kinerja perusahaan di lapangan, ini sama artinya dengan melepaskan kawasan hutan tanpa tanggung jawab. Selanjutnya, ada apa dengan DPRD Mamuju yang mengkhianati kepercayaan rakyat dengan memihak pada para pemuja materi perusak hutan.
Permasalahannya adalah siapa dan bagaimana bentuk pertanggungan jawab, jika, pada akhirnya hasil akhir mempertegas bahwa perkebunan itu hanya kedok. Pada siapa dan bagaimana rakyat akan menuntut pertanggungan jawab. Ayo dicari pihak yang berani membusungkan dada pada kemungkinan ini!!! Jangan hanya berani komentar tanpa kesiapan menerima konsekwensi.
*****
Motif ekonomi berjangka paling pendek dari yang pendek benar-benar membuyarkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Singgasana materi menjadikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagai alas kaki, serta alpa atas kewajiban dalam lingkaran kekhalifaan diri sebagai rahmatanlilalamin. Bahkan dengan begitu egoisnya hasil kekayaan alam yang melimpah itu dilumat oleh segelintir orang, hanya oleh rombongan-rombongan koboi yang menggunakan topi bukan khas koboi, melainkan lebih sering menggunakan kopiah hitam. Dengan modus alias diakal-akali atas nama perkebunan sawit, rombongan rampok merasa memiliki legalitas untuk membabat hutan seganas bulldozer. Sementara rakyat sekitar, untuk kayu ramuan rumah saja terkadang harus berurusan dengan aparat. Harus siap terjepit diantara sekian banyak mesin pemeras ketika berproses hukum, bahkan terkadang harus menjual sebidang lahan untuk memenuhi syahwat para tukang peras yang berlindung di balik tembok-tembok ekslusif institusi hukum. Beginilah realitas bernegara kita, sebuah ironi, bak titik-titik kudis di pantat provinsi bernama Sulawesi Barat.
Orientasi pembangunan berwawasan lingkungan hanya sekadar slogan kosong. Tindakan para koboi justru teramat sangat kontradiktif. Kebijakan-kebijakan, lebih tepatnya ketidakbijakan, yang lahir dari tangannya justru keputusan-keputusan bunuh diri. Mereka dengan kemampuan acting yang tinggi mempertontonkan pembabatan hasil hutan bernilai tinggi bersama cukong-cukong berdasi yang begitu mudah mengantongi lisensi. Tanpa peduli, meskipun prosesnya dengan kasar telah mencabik-cabik aturan hukum yang mengaturnya.
Sebagai penghuni sebuah negara yang masih sangat susah untuk berjuang melawan lupa, tentu penulis diliputi kecemasan berharap pada pembaca untuk tetap ingat bagaimana kontroversi pembabatan hutan Bonehau atas nama perkebunan sawit.
Jika mau dibeberkan dengan rinci pelanggaran hukum oleh para sindikat “koboi-koboi hutan tak berkuda tapi menjadikan kursi sebagai tunggangan” dalam proses perizinan yang jelas-jelas menginjak-injak aturan, maka ruang artikel ini sangatlah tidak memadai. Selain itu, artikel ini bukanlah bagian dari proses hukum, sehingga ia kehilangan relevansi untuk diurai secara detil pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis, biar tidak dituduh mengada-ada. Ada sebelas point pelanggaran dalam proses perizinan tersebut, tapi hanya disebutkan sebagian kecil saja, sebab tidak tertutup kemungkinan proses hukum akan diupayakan suatu saat kelak. Sebelas point dimaksud antara lain untuk izin lokasi : Nomor SK ditulis tangan, konsideran mengingat: tidak mencantumkan UU No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan, Kepmentan No.26 tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan, konsideran memperhatikan : tidak dipenuhi syarat tidak boleh mengalihkan/mengeluarkan sebagian atau seluruhnya izin lokasi kepada pihak ketiga (PP No.2 Tahun 1999) dari PT. Grahalestari Pakarmandiri kepada PT. Agro Mario Tarailu (AMT).
Tapi, okelah mungkin pihak yang meraup keuntungan dari proses rekayasa demikian itu memiliki kemampuan retorika untuk berkelik. Termasuk di dalamnya, atas nama pemberdayaan rakyat miskin yang menjadi pekerja dalam proses pembabatan, juga peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan lain sebagainya yang hanya berfungsi tak ubahnya seperti lipstik.
Faktanya, pohon-pohon bernilai jual kini hanya meyisakan akarnya di bekas hutan Bonehau. Tak ada lagi aktivitas apa-apa yang menunjukkan bahwa tanda-tanda perkebunan sungguh-sungguh diseriusi. Parahnya lagi, PT. AMT justru meninggalkan utang-utang di Pemerintah Daerah Mamuju. Lewat Dinas Kehutanan, terendus kerjasama untuk sebuah kejahatan, sehingga ketangkasan-ketangkasan memberi dan menerima dalam akrobatik-akrobatik administrasi sehingga uang yang seharusnya menjadi pendapatan daerah, hanya ada di atas kertas. PT. AMT bekerja sama dengan para pejabat koboi telah mengerjai rakyat Bonehau, sekaligus Pemda Mamuju dalam waktu yang bersamaan.
Jalan umum tempat berlalu lalang mobil-mobil tronton mengangkut kayu hasil jarahan kini bertambah hancur bagaikan sungai kering. Jembatan kian melatih ketangkasan pengemudi, kayu-kayu jembatan terbongkar sebab beban yang melintas di atasnya jauh melebihi maximum tonase menurut perhitungan teknis. Tak ada tanggung jawab apa-apa dari pihak perusahaan, padahal bukan jalan yang dirintis pihak perusahaan, melainkan jalan yang dibangun negara lewat pajak yang dibayar rakyat. Pemerintah membiarkan semua itu berlangsung begitu saja, meskipun aturan hukum jelas-jelas telah melarang perusahaan menggunakan jalan-jalan umum. Lagi-lagi kerusakan itu harus ditanggung negara lewat pajak rakyat.
Belum lagi, hubungan-hubungan sosial yang terkoyak akibat politik pecah belah. Memberi keuntungan pada segelintir penduduk lokal lantas mengorbankan yang mayoritas. Tentu juga tak bijak menyalahkan segelintir orang yang mengambil untung, sebab hidup memang telah tiarap di krak-krak ketakberdayaan. Menata kembali hubungan yang tak lagi harmonis tentu membutuhkan waktu, dan dalam proses itu buat perusahaan maaf-maaf saja. Yang kongkrit saja tak mau ambil pusing apalagi yang abstrak, sesuatu yang tak jelas indikator dan hitungan-hitungannya. Apa hendak di kata, rencana perkebunan terbukti hanya akal-akalan saja. Tak ada lagi aktivitas apa-apa, perkebunan sawit hanyalah pepesan kosong.
Sajian fakta-fakta di atas, akhirnya mendesak para pejabat-pejabat kita tersudut di dua alternatif. Pertama, mengakui dengan ksatria bahwa mereka benar-benar jahat. Kedua, para pejabat kita yang dipercayakan mengurus daerah ini ternyata sungguh-sungguh bodoh, sehingga dapat dibodohi untuk bidang-bidang yang seharusnya mereka kuasai. Jadi, jika tidak mau dituduh jahat berarti bodoh, kalau tak rela dikatakan bodoh berarti harus mengaku jahat. Meskipun ini sebuah ironi, tapi demikianlah realitas yang ada. Sumpah jabatan dan kepercayaan yang dititipkan pada mereka, lagi-lagi harus terkapar dihantam ganasnya gelombang uang.
Artikel ini hanyalah upaya kecil untuk mengingatkan para pejabat kita yang besar atau merasa besar. Atau frustrasi dari ubun-ubun rakyat, atas pola-pola hidup pejabat kita menikmati bagian dari hidup yang fiksional. Kelompok orang yang perlu dikasihani Karena ketidakinginan kemanusiaannya menjadi bagian dari realitas kehidupan rakyat Bonehau. Rakyat Bonehau dianggap bodoh sebab terlanjur memilih untuk taat dan patuh pada pemeritahnya. Sayangnya pemerintah Cq para pejabat memilih jadi pengecut dengan membodohi dan menipu rakyat Bonehau. Bukankah ini cerminan dari ketidakmampuan membedakan mana kecerdasan dan mana kelicikan?
Sekarang, terbukti bahwa rencana perkebunan sawit di Bonehau oleh PT. Mario Agro Tarailu hanyalah akal-akalan. Akal-akalan yang berjalan mulus dan ekspress karena, dengan tingkat kerakusan yang sama, mereka bersepakat untuk membangun kesepakatan-kesepakatan yang bersifat symbiosis mutualis. Ayo, saudara-saudara kita di Bonehau masih mencari para pejabat yang masih mau dipercaya atau percaya diri membela PT. AMT bahwa mereka benar-benar serius hendak membuka perkebunan sawit. Ayo…. Siapa lagi yang mau sok jago ???
Lagi, lagi dan lagi kita harus kembali mendaratkan fakta-fakta kebohongan perkebunan sawit di Bonehau, sebagian telah disajikan dalam artikel sebelumnya bertajuk
Sejarah sudah memberi banyak kita tragedi, konon kita belajar banyak darinya. Tetapi kita terus menerus mengulang kesalahan yang sama akibat tak kuasa membendung imajinasi-imajinasi keduniaan yang mempesona. Tawaran masa depan yang lebih tragis sebagai akibat dari adanya kebijakan (lebih tepatnya ketidakbijakan) yang memanjakan sekelompok orang sambil menyingkirkan hal-hak mayoritas saudara-saudara kita di Bonehau.
Dimana dada-dada yang pernah dibusungkan, yang dulu sering kali ditepuk ketika rakyat menyampaikan dugaannya bahwa rencana perkebunan sawit hanyalah akal-akalan. Dengan segenap kemampuan retorikanya mencoba membela PT. AMT dan mengilusi rakyat Bonehau akan kesejahteraan. Tafsir kesejahteraan yang hanya ada dalam tempurung kepala para pejabat, sebuah monopoli interpretasi yang egois.
Kelaparan yang ada di lingkungan pejabat kita tidak lagi kelaparan biologis, tapi sudah lapar psikologis. Sehingga berapapun hasil material yang mereka peroleh tidak akan pernah mengenyangkan perut keserakahan dan kerakusan mereka. Sebagaimana paham kapitalisme mengajarkan hal itu.
0 Response to "Kalumpang-Bonehau Nasibmu??"
Posting Komentar